Website Diskominfo Diretas, Muncul Tulisan “Copot jabatan dan penjarakan Khofifah”

Website Diskominfo Diretas, Muncul Tulisan  “Copot jabatan dan penjarakan Khofifah”

Kabar Surabaya – Website resmi milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur menjadi sasaran serangan siber pada Rabu siang. Serangan ini menimbulkan kekhawatiran karena menyusupkan konten bermuatan provokatif yang secara langsung menyinggung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Dalam temuan sementara, sebuah artikel berjudul “Copot jabatan dan penjarakan Khofifah” sempat muncul di hasil pencarian Google pada pukul 11.54 WIB. Namun, ketika tautan tersebut diklik, halaman situs tidak bisa diakses dan hanya menampilkan pesan error. Hal ini menandakan kemungkinan manipulasi di level sistem backend situs atau intervensi terhadap sistem pengindeksan mesin pencari.

Konfirmasi Resmi dan Upaya Pemulihan

Kepala Diskominfo Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, membenarkan bahwa website lembaga yang ia pimpin memang tengah mengalami peretasan.

“Saat ini masih dalam proses tracing. Website kami memang sedang di-hack,” ujar Sherlita saat dikonfirmasi oleh sejumlah media.

Ia menambahkan bahwa tim internal sedang berupaya menelusuri jejak digital pelaku dan memahami metode yang digunakan dalam serangan tersebut. Fokus utama Diskominfo saat ini adalah memulihkan sistem dan mengamankan data publik yang dikelola melalui portal resmi pemerintah tersebut.

Namun, Sherlita menolak memberikan komentar lebih jauh terkait konten provokatif yang mencatut nama Gubernur Khofifah, mengingat masih dalam tahap penyelidikan awal.

Konstelasi Politik dan Isu Keamanan Siber

Peretasan ini terjadi di tengah perhatian publik yang sedang tertuju pada Gubernur Khofifah. Ia sebelumnya dijadwalkan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) pada APBD Jatim.

Namun hingga saat ini, Khofifah belum memenuhi panggilan penyidik. Alasan yang disampaikan oleh pihak gubernur adalah kepergiannya ke Tiongkok untuk menghadiri wisuda putrinya di Peking University. Situasi ini menambah ketegangan dalam dinamika politik daerah, terutama setelah maraknya kritik publik atas ketidakhadirannya.

/div>

Kemunculan konten serangan pribadi terhadap gubernur di website resmi pemerintah menimbulkan spekulasi: apakah ini bagian dari upaya terorganisir untuk menggiring opini publik? Atau sekadar tindakan individu yang memanfaatkan celah keamanan untuk menyebar provokasi?

Ancaman Keamanan Digital Institusi Pemerintah

Kejadian ini menjadi alarm serius bagi institusi pemerintah terkait manajemen keamanan siber. Dalam era digital, situs resmi bukan hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga simbol kredibilitas dan kepercayaan publik. Saat platform digital pemerintah bisa disusupi dengan narasi bernada serangan politik, maka bukan hanya sistem yang rentan—melainkan reputasi institusinya.

Sementara belum diketahui siapa pelaku peretasan dan motif di baliknya, Diskominfo Jatim kini dihadapkan pada dua tugas besar: memperkuat pertahanan digital sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap saluran informasinya.