Viral for Justice Siapkan 1.000 Personel Siap Perangi Jukir Liar !!!
Kabar Surabaya - Komunitas Viral for Justice menggelar cangkrukan bersama tokoh masyarakat dan warga di Warkop Pitulikur, Rabu (10/12/2025), untuk membahas meningkatnya keresahan publik terhadap praktik juru parkir (jukir) liar serta carut-marutnya sistem perparkiran di Surabaya.
Tiga narasumber hadir dalam forum ini: Achmad Miftachul Ulum, drg. David Andreasmito, dan Purnama. Suasana diskusi berlangsung hangat ketika warga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari pungutan liar, tarif parkir yang tidak sesuai aturan, hingga aksi intimidasi yang dilakukan oknum jukir tidak resmi.
Achmad Miftachul Ulum menilai persoalan tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap tata kelola parkir.
“Warga sudah lama dirugikan. Aparat harus turun tangan dan menindak tegas agar masyarakat tidak terus menjadi korban,” ujarnya.
Dalam forum itu, drg. David Andreasmito memaparkan langkah nyata untuk membantu Pemkot Surabaya memberantas praktik parkir liar sekaligus meningkatkan PAD sektor parkir. Ia menyebut rencana pengerahan 1.000 personel yang akan bekerja sama dengan paguyuban jukir Surabaya, Satpol PP, Dishub, serta TNI–Polri.
“Kami siap membantu sweeping dan penertiban lapangan. Ini bentuk dukungan kami bagi Pemkot Surabaya untuk mengejar target PAD dan membersihkan praktik parkir liar,” kata David.
Purnama menambahkan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan penataan parkir.
“Warga siap mengawasi. Yang penting semua pihak bergerak bersama, karena penataan parkir mencerminkan wajah kota,” ujarnya.
/div>
Dari diskusi tersebut, Viral for Justice merumuskan beberapa rekomendasi utama:
- Percepatan penindakan terhadap jukir liar
- Penataan ulang titik-titik parkir resmi
- Evaluasi menyeluruh terhadap sistem digitalisasi parkir
- Pembentukan kanal aduan masyarakat yang cepat merespons
Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah menyiapkan langkah strategis berupa kewajiban pembayaran parkir nontunai menggunakan kartu elektronik seperti e-toll atau e-money. Kebijakan ini akan diterapkan bertahap, diawali dari tempat usaha pemungut pajak parkir, kemudian menyusul di tepi jalan umum (TJU) mulai Januari 2026.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa seluruh pengelola parkir di tempat usaha wajib beralih ke sistem digital.
“Kami sudah menginstruksikan agar seluruh pengusaha yang memungut pajak parkir segera menerapkan digitalisasi,” jelasnya.
No comments:
Post a Comment