Breaking News : Presiden Prabowo Tegaskan Cabut Tunjangan DPR, Anggota Dewan Bermasalah Diberhentikan

Breaking News : Presiden Prabowo Tegaskan Cabut Tunjangan DPR, Anggota Dewan Bermasalah Diberhentikan

Kabar Surabaya – Gelombang protes yang melanda berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025 terus berlanjut. Aksi bertajuk “Bubarkan DPR RI” itu bermula dari Jakarta, dipicu kemarahan publik atas pernyataan sejumlah anggota dewan terkait gaji dan tunjangan hingga Rp50 juta. Puncak ketegangan terjadi pada 28 Agustus 2025 ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas usai terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Situasi yang kian memanas membuat Presiden RI Prabowo Subianto memanggil seluruh ketua umum partai politik ke Istana Negara, Minggu (31/8/2025). Tampak hadir sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Prabowo menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan dan menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun ia juga menekankan, aparat keamanan yang terbukti melakukan kesalahan dalam tragedi Pejompongan akan diproses hukum.

“Saya sudah meminta kepada kepolisian agar kasus ini diusut cepat, transparan, dan terbuka bagi publik. Setiap pelanggaran harus ditindak tegas,” ujar Prabowo.

/div>

Selain itu, Prabowo menyampaikan laporan para ketua umum partai terkait langkah disiplin terhadap anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia memastikan, mulai 1 September 2025, sejumlah anggota dewan yang dianggap mencederai hati rakyat akan mendapat sanksi dari partainya masing-masing.

Tak hanya itu, para pimpinan DPR dikabarkan siap mencabut beberapa kebijakan, termasuk soal tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Sidang Kabinet Mendadak

Sebelum pertemuan dengan ketua umum partai, Presiden juga menggelar sidang kabinet mendadak di Istana. Pertemuan yang digelar di hari libur ini memunculkan spekulasi bahwa pemerintah tengah membahas kondisi politik terkini.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengakui adanya pembahasan khusus soal evaluasi tunjangan DPR.

“Semua harus dievaluasi. Tunjangan rumah, fasilitas, apapun yang menimbulkan kecemburuan sosial, perlu ditinjau ulang. Transparansi kuncinya,” kata Cak Imin.

Nasdem Nonaktifkan Dua Anggota DPR

Dari internal partai, langkah tegas sudah dilakukan Nasdem. Ketua Umum Surya Paloh resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR mulai 1 September 2025.

Sekjen Partai Nasdem Hermawi F. Taslim menyatakan, keputusan itu diambil karena pernyataan keduanya dinilai menyakiti hati rakyat.

“Hal tersebut tidak sejalan dengan nilai perjuangan Partai Nasdem. Karena itu, DPP resmi menonaktifkan keduanya,” tegas Hermawi.

Menunggu Respons Publik

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah dan partai politik berupaya meredam amarah publik. Namun, aksi massa di sejumlah daerah masih berlangsung, termasuk di Bondowoso, Jawa Timur.

Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut pemerintah dan DPR: apakah pencabutan tunjangan dan penindakan aparat benar-benar dijalankan, atau sekadar janji politik di tengah tekanan demonstrasi.