Walikota Larang Komite Sekolah Tarik Iuran Meskipun Sukarela
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan kembali tentang sanksi bagi komite maupun pihak sekolah yang melakukan pemungutan iuran siswa. Dengan tegas, Eri melarang segala bentuk iuran, baik yang ditetapkan secara nominal maupun yang bersifat sukarela.
"Ada laporan tentang permintaan sumbangan sukarela yang dilakukan oleh sekolah dengan kesepakatan pemimpin. Saya tegaskan bahwa tidak ada iuran, sukarela atau tidak," ujar Eri pada Kamis (28/12/2023).
Meskipun demikian, Eri memberikan izin jika orang tua siswa yang mampu ingin menyumbang untuk kepentingan sekolah.
"Tidak ada alasan apapun untuk meminta sumbangan kepada murid atas alasan apapun. Jika kita diberi rezeki, tempatkan uang tersebut pada sekolah untuk kepentingan bersama," tambahnya.
Eri memberi peringatan bahwa jika ada yang melanggar larangan ini, kepala sekolah akan diberi peringatan maksimal tiga kali sebelum dicopot dari jabatannya.
"Iya, kepala kekolahnya akan ditindak tegas," tambahnya.
Sementara itu, Yusuf Masruh, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Surabaya, membuka peluang bagi orang tua siswa untuk melaporkan jika masih ada permintaan iuran sekolah melalui komite. "Bisa melaporkan," katanya.
Meskipun belum ada laporan, Yusuf menyoroti kegiatan yang dianggap rawan terjadinya pemungutan iuran, terutama saat acara wisuda. Oleh karena itu, dia mengajak sekolah untuk menyesuaikan acara wisuda berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua siswa.
"Lebih baik jika sekolah menanamkan nilai-nilai kesederhanaan dan manfaat kepada anak-anak. Misalnya, pada acara wisuda di sekolah, makna dan manfaatnya tidak harus mewah, tetapi bisa ditempa dengan kreativitas anak-anak, kelebihan yang mereka miliki, sehingga akan menjadi momen yang dikenang sepanjang hayat," tandasnya. (ita/bil/ham)
No comments:
Post a Comment