Kabar Suarabaya - Perseteruan antara Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya yang berawal dari mobil Covid Combat yang merupakan bantuan dari BNPB pusat ternyata menjadi semakin memanas. Banyak pihak yang akhirnya ikut berkomentar karena peristiwa marahnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini kepada pihak Provinsi Jatim.
Salah satu yang ikut mengomentari peristiwa marahnya Wali Kota Risma adalah Kodrat Sunyoto. Politisi dari partai Golkar ini bahkan terang terangan menyebut kalau orang nomor satu di Kota Surabaya ini Lebay dan hanya mencari sensasional saja. Apalagi saat ini Kota Surabaya merupakan Kota tertinggi penyebaran Virus COVID-19 di Jawa Timur.
"Kan harusnya bisa bicara baik-baik, jadi walikota Surabaya gak usah lebay lah...Gak malu di lihat oleh masyarakat,"
Mobil PCR bantuan dari BNPB tersebut memang diperintukkan untuk berkeliling disejumlah titik di seluruh Provinsi Jawa Timur, bukan di bagi-bagikan untuk kota tertentu saja. Mobil ini juga berfungsi sebagai test massal pencegahan penulaan COVID-19.
Menurut Kodrat, tindakan Wali Kota Risma bisa membuat masyarakat menganggapnya sebagai pengalihan isu atas tingginya angka penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya. Pria asal Lamongan ini juga menduga Wali Kota Risma tidak mau disalahkan warganya akibat lonjakan pasien positif corona yang cukup tinggi di Kota Surabaya.
“Jangan salahkan masyarakat jika menganggap cara-cara seperti itu (marah) dianggap lebay dan hanya untuk mengalihkan isu mengenai tingginya angka penderita Covid-19 di Kota Surabaya,”
Kodrat juga berharap agar masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik antar pemerintah. Sehingga bisa timbul sinergitas yang bagus antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim.
Menanggapi pernyataan dari Kodrat Sunyoto ini, Deni Wicaksono menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Wali Kota Risma ini adalah sesuatu yang wajar. Politisi partai PDIP ini mengungkapkan bahwa karakter Arek suroboyo memanglah demikian, Terbuka, Apa-adanya dan Blak-Blak-an.
Sebagai pemimpin, beliau berhak marah, karena warganya yang sudah menunggu berjam-jam untuk melakukan test, malah mobilnya dibawa keluar kota. Akhirnya ratusan warga tersebut gagal untuk mendapatkan layanan test.
“Kota Surabaya semestinya diletakkan dalam prioritas utama dan paling strategis oleh Pemprov Jatim. Saat warga Surabaya disuruh menunggu berjam-jam lalu tes-nya batal, di saat itulah seorang pemimpin harus berani tampil untuk melawan ketidakadilan,”
Saat Wali Kota Risma dibilang "Apa tidak malu dilihat masyarakat saat marah...?", Deni justru mengungkapkan kalau membela kepentingan rakyat tidak boleh ada sikap malu. Justru harusnya seorang pemimpun merasa malu kalau hanya lebih mementingkan kepentingan politik atau dukung mendukung saja.
Deni menjelaskan, jika Gubernur dan Wagub Jatim fokus dan cermat dalam penanganan Covid-19 di Jatim, maka penentuan skala prioritas menjadi hal mutlak.
Deni memaparkan, jika ingin melandaikan kurva, COVID-19 di Jatim, maka seharusnya bisa mengendalikan tingkat episentrum yang paling tinggi terlebuh dahulu. Salah satunya dengan melakukan perluasan serta penambahan tes berbasis PCR di lokasi tempat pusat episentrum tertinggi.
Deni memaparkan, jika ingin melandaikan kurva, COVID-19 di Jatim, maka seharusnya bisa mengendalikan tingkat episentrum yang paling tinggi terlebuh dahulu. Salah satunya dengan melakukan perluasan serta penambahan tes berbasis PCR di lokasi tempat pusat episentrum tertinggi.
”Tapi saat ini, faktanya Gubernur dan Wagub tidak ada yang melakukan aksi strategis. Mobil dari BNPB untuk tes PCR ini hanyalah salah satu contoh. Contoh lain, tidak adanya antisipasi hingga rumah sakit overload, dan baru-baru ini bingung mengenai RS darurat. Apa gunanya Gubernur dan Wagub bikin banyak seremonial, tiap hari juga konferensi pers mengenai penambahan jumlah pasien, namun tak diiringi dengan aksi strategis?” tanya Deni.
No comments:
Post a Comment