Ratusan Massa Gelar Aksi #IndonesiaSadar di Taman Apsari Surabaya, Desak Prabowo-Gibran Mundur

Kabar Surabaya – Suasana Taman Apsari, tepat di seberang Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dipenuhi ratusan orang yang menggelar aksi damai, Minggu (8/11/2026) siang. Membawa semangat gerakan #IndonesiaSadar, massa menyuarakan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi tersebut diikuti lebih dari 200 orang yang tergabung dalam Aliansi Suroboyo Bergerak dan Srikandi Bergerak. Menariknya, kegiatan berlangsung dua hari menjelang peringatan Hari Pahlawan, 10 November, yang memiliki sejarah panjang perjuangan arek-arek Suroboyo dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Tidak seperti demonstrasi yang identik dengan aksi saling dorong maupun kericuhan, kegiatan ini dikemas melalui berbagai ekspresi penyampaian aspirasi. Mulai dari pameran poster dan spanduk, pembubuhan tanda tangan serta testimoni di atas kain, hingga pertunjukan musik, pembacaan puisi, pantun, dan orasi.

Berbagai poster berisi kritik terhadap pemerintah dibentangkan di antara pepohonan di kawasan Taman Apsari. Sebagian peserta lainnya mengangkat poster saat menyampaikan orasi di hadapan massa.

Sejumlah persoalan menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Di antaranya desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan, termasuk korporasi yang diduga terlibat, serta pemulihan hak masyarakat yang terdampak bencana.

Massa juga menyoroti kebijakan pajak terhadap produk pembalut perempuan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih diwarnai laporan kasus keracunan siswa, hingga program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

/div>

Selain itu, pemerintah dinilai perlu lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran negara. Mereka mengkritik sejumlah program pemerintah yang dianggap membebani APBN dan belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Lima Tuntutan Aliansi Suroboyo Bergerak

Dalam aksi tersebut, Aliansi Suroboyo Bergerak dan Srikandi Bergerak menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.

Pertama, mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya karena dinilai tidak kompeten dalam menjalankan pemerintahan.

Kedua, meminta pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional. Menurut massa, dampak karhutla telah meluas dan menimbulkan persoalan lingkungan yang tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tetapi juga kawasan Asia Tenggara.

Ketiga, menuntut penghentian berbagai program yang mereka anggap boros anggaran, antirakyat, dan antidemokrasi. Program yang menjadi sorotan antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, proyek strategis nasional, serta pembentukan batalyon teritorial.

Keempat, mendesak pemerintah melakukan pembenahan tata kelola negara di berbagai sektor agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kelima, menolak tindakan represif aparat keamanan serta menentang keterlibatan militer dalam urusan sipil yang dinilai berpotensi mengancam kehidupan demokrasi.

Koordinator Aliansi Suroboyo Bergerak, Kardono Rakhmadi, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari upaya mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam melihat berbagai persoalan kebangsaan melalui gerakan #IndonesiaSadar.

Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah saat ini perlu dievaluasi karena dinilai menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti struktur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai semakin besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Bertambahnya jumlah menteri, wakil menteri, serta pejabat tinggi negara disebut berpotensi meningkatkan beban belanja negara.

Kardono turut mempertanyakan besarnya alokasi anggaran untuk sejumlah program pemerintah, khususnya MBG, Koperasi Merah Putih, dan penguatan fungsi militer.

Selain persoalan anggaran, ia juga menyinggung semakin banyaknya jabatan di lingkungan sipil yang diisi oleh pejabat berlatar belakang TNI maupun Polri. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar tidak mengganggu prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Soroti Penanganan Bencana hingga Kondisi Ekonomi

Dalam orasinya, Kardono juga mengangkat persoalan penanganan bencana sejak pemerintahan Prabowo-Gibran mulai berjalan pada 20 Oktober 2024.

Sejumlah peristiwa seperti banjir dan tanah longsor di Sumatera, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, serta kebakaran hutan dan lahan menjadi contoh persoalan yang menurutnya membutuhkan penanganan lebih serius dan cepat dari pemerintah.

Kondisi ekonomi nasional juga tidak luput dari kritik. Massa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), arus modal asing, serta dinamika antarlembaga ekonomi.

Berbagai persoalan tersebut dinilai menjadi gambaran tantangan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah.

"Kompleksitas masalah menandakan ketidakmampuan pengelolaan negara yang dirasakan oleh masyarakat," ujar Kardono.

Ia menegaskan, aksi yang berlangsung di Taman Apsari bukan bertujuan menciptakan kerusuhan. Sebaliknya, para peserta ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka agar berbagai kritik dan tuntutan masyarakat mendapat perhatian pemerintah.

Aksi tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi yang berlangsung di sejumlah daerah menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran serta peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026.

Di sejumlah kota, seperti Jakarta dan Yogyakarta, aksi demonstrasi sempat diwarnai kericuhan. Sementara itu, aksi serupa di Malang, Jember, dan Samarinda juga mengangkat kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Berbeda dengan beberapa daerah tersebut, kegiatan di Surabaya berlangsung relatif kondusif hingga selesai.

Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya mengatakan, kepolisian telah menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas di kawasan Jalan Gubernur Suryo untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama aksi berlangsung.

Namun, hingga kegiatan berakhir menjelang pukul 18.00 WIB, kondisi lalu lintas di sekitar lokasi masih terpantau lancar. Dengan demikian, rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan tidak perlu diberlakukan.

Pihak kepolisian juga menyiapkan sejumlah skenario pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi agenda aksi lainnya yang direncanakan berlangsung pada 10 November 2026.

Aksi damai di Taman Apsari tersebut menjadi salah satu ruang bagi masyarakat Surabaya untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap jalannya pemerintahan. Melalui gerakan #IndonesiaSadar, para peserta berharap suara masyarakat tidak sekadar menjadi bagian dari demonstrasi, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan negara.