Kabar Surabaya

Kebijakan PPN Pembalut: Uji Kemanusiaan dan Keadilan Sosial bagi Perempuan

NASKAH OPINI PANCASILA

 oleh : Anastasya Aurellia S.H. Mahasiswa Psikologi UM Surabaya 

Kabar Surabaya - Isu perpajakan kembali memicu diskusi publik setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengonfirmasi bahwa produk pembalut wanita dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Walaupun DJP menerapkan mekanisme dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 sehingga tarif efektifnya menjadi 11% dari harga jual, fakta dasar kebijakan ini tetap tidak berubah: pembalut dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) standar tanpa fasilitas pembebasan khusus

Pihak DJP memberikan penjelasan bahwa pengenaan PPN tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem umum perpajakan atas konsumsi barang secara nasional dan tidak diniatkan sebagai pungutan yang secara khusus menyasar jenis kelamin tertentu ataupun aktivitas biologis perempuan. Namun demikian, ketika komoditas yang berkaitan secara mutlak dengan fungsi biologis perempuan diperlakukan dengan standar yang sama persis seperti barang konsumsi komersial pada umumnya, muncullah sebuah pertanyaan mendasar yang krusial. Pertanyaan ini menuntut kita untuk meninjau kembali arah kebijakan publik dari sudut pandang keadilan substantif serta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila.

Kebutuhan Biologis yang Tak Bisa Ditawar

Siklus menstruasi bukanlah sebuah pilihan sadar, preferensi gaya hidup, ataupun komoditas tersier yang bisa diatur dan ditunda sesuka hati. Menstruasi merupakan proses biologis alamiah yang dialami oleh setiap perempuan secara rutin dan berkala sepanjang usia reproduktifnya. Menanggapi realitas ini, berbagai pihak termasuk kelompok serikat pekerja dengan tegas menyuarakan pandangan bahwa pembalut wanita adalah kebutuhan pokok harian atau barang primer yang mutlak diperlukan guna menjaga kebersihan diri serta kesehatan reproduksi, alih-alih dikategorikan sebagai produk opsional atau barang mewah. Bahkan, dalam instrumen pengupahan nasional, pembalut secara nyata tercantum sebagai salah satu komponen dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi acuan dasar bagi perhitungan serta pengkajian upah minimum pekerja.

Ketika barang yang memiliki tingkat esensial tinggi bagi kesehatan tubuh ini tetap dikenai pajak konsumsi umum tanpa diskresi, secara otomatis tercipta beban pengeluaran finansial tambahan yang wajib ditanggung oleh perempuan setiap bulannya. Kondisi semacam ini memunculkan bentuk ketimpangan terselubung, di mana warga negara perempuan harus menanggung beban biaya hidup ekstra secara rutin semata-mata karena kodrat biologis yang mereka miliki.

Refleksi Sila Kedua dan Keadilan Sosial

Dalam tinjauan Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), kebijakan publik idealnya hadir dengan rasa empati terhadap realitas kehidupan masyarakat.

• Kemanusiaan yang Beradab: Mengakui bahwa kesehatan reproduksi dan kebersihan dasar perempuan adalah hak asasi yang patut dilindungi dan dipermudah, bukan dipersulit oleh beban biaya operasional harian.

• Keadilan Sosial: Keadilan hakiki tidak selalu berarti memberlakukan aturan yang persis sama kepada semua pihak (equality), melainkan memperhitungkan kondisi khusus dan kebutuhan spesifik kelompok masyarakat agar tercipta kesetaraan yang adil (equity).

Meskipun pertimbangan penerimaan negara dan aturan hukum perpajakan sangat penting bagi pembangunan, merumuskan kebijakan yang responsif gender adalah bentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai kebangsaan.

Harapan bagi Kebijakan yang Berperspektif Empati

Berbagai elemen masyarakat dan kelompok buruh secara konsisten mendesak agar pemerintah bersedia mengkaji ulang kebijakan pengenaan pajak terhadap produk kesehatan perempuan ini, termasuk membuka ruang dialog untuk merumuskan fasilitas pembebasan PPN khusus produk sanitasi dasar. Kebijakan pembebasan atau pengurangan beban pajak pada produk esensial perempuan ini diyakini akan memberikan dampak yang signifikan dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat, utamanya bagi kelompok pekerja perempuan serta keluarga dari kalangan menengah ke bawah.

Pada akhirnya, arah kebijakan publik tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen kalkulasi angka-angka matematis di atas kertas laporan penerimaan negara semata. Lebih dari itu, kebijakan fiskal harus menjadi cerminan moral dari komitmen sebuah negara dalam melindungi segenap warga negaranya tanpa terkecuali. Sudah saatnya sistem dan aturan perpajakan berjalan selaras dengan prinsip kemanusiaan, guna memastikan bahwa hak-hak serta kebutuhan dasar perempuan diakui, dihormati, dan dilindungi secara adil.

DAFTAR SUMBER OPINI

Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Penjelasan Resmi Terkait Pengenaan PPN pada Produk Pembalut Wanita. Jakarta:Direktorat Jenderal Pajak. Diambil dari https://www.instagram.com/p/DB...

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia & Partai Buruh. (2026). Desakan Penghapusan PPN Pembalut Wanita Menjadi Nol Persen. Konferensi Pers Daring, 3 November 2026. Diambil dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20261103192231-92-1422901/buruh-desak-pajak-pembalut-wanita-jadi-nol-persen

CNN Indonesia. (2026). DJP Ungkap Alasan Pembalut Kena Pajak 11 Persen. Jakarta: CNN Indonesia. Diambil dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20261105131832-532-1423629/djp-ungkap-alasan-pembalut-kena-pajak-11-persen

Bloomberg Technoz. (2026). Buruh Desak Pembalut Wanita Bebas Pajak, Mau Temui Suahasil. Jakarta: Bloomberg Technoz. Diambil dari https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126698/buruh-desak-pembalut-wanita-bebas-pajak-mau-temui-suahasil/2