Pagi Ini, Warga Pesisir Surabaya Lakukan Demo di Balai Kota Surabaya

Pagi Ini, Warga Pesisir Surabaya Lakukan Demo di Balai Kota Surabaya

Kabar Surabaya – Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim menggelar aksi unjuk rasa menolak proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) di Balai Kota Surabaya dan Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (22/9/2025).

Forum ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari nelayan, petani tambak, pelaku UMKM perikanan, mahasiswa, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, hingga warga pesisir Surabaya.

“Kami mendesak agar Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan penolakan secara tegas terhadap proyek Surabaya Waterfront Land,” ujar Jaka Samudera, salah satu koordinator aksi.

Menurut Jaka, aksi ini merupakan respons atas forum rapat Kerangka Acuan (KA) Proyek SWL yang dihadiri perusahaan pengembang bersama Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemerintah Kota Surabaya. Ia menilai, perangkat daerah yang hadir justru bersikap normatif dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat pesisir.

/div>

Penolakan terhadap proyek SWL sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun sejak terbitnya Permenko Perekonomian RI No. 6 Tahun 2024, yang memasukkan SWL sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Berbagai upaya penolakan sudah dilakukan, mulai dari unjuk rasa, audiensi, hingga hearing ke DPRD Kota Surabaya, Pemprov Jatim, hingga ke Pemerintah Pusat termasuk Komisi IV DPR RI. Namun, menurut warga, hingga kini belum ada jawaban yang jelas.

Jaka menegaskan, alasan penolakan proyek tersebut bukan semata soal lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Pembangunan pulau buatan dalam proyek SWL diperkirakan akan merusak habitat udang, kerang, teripang, ikan, dan komoditas perikanan lainnya.

“Ketika habitat tersebut hilang, maka ketahanan pangan bidang perikanan akan terganggu. Padahal ini bertentangan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan,” tegasnya.

Tiga Tuntutan Aksi Tolak Waterfront Land

Dalam aksinya, Forum Masyarakat Madani Maritim menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Mendesak Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur beserta jajaran untuk menyatakan penolakan Surabaya Waterfront Land baik secara administratif maupun di depan publik.
2. Mendesak Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur mengirimkan nota permohonan pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
3. Mendesak Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur mengirimkan nota permohonan pemberhentian proses penerbitan izin lingkungan (AMDAL) kepada Kementerian Lingkungan Hidup RI.